BULUKUMBA, CAKRAWALA – Sebanyak 40 jenis temuan di jajaran pemerintahan, direkomendasikan dan diserahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Bupati Bulukumba, Zainuddin Hasan.
Rekomendasi tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2011 dalam sidang paripurna di gedung DPRD, Kamis 14 Juni.
Ketua Pansus LKPj DPRD Bulukumba, Pahidin, dalam laporannya menyebutkan 40 rekomendasi DPRD Bulukumba harus dilaksanakan bupati.
“Rekomendasi DPRD tahun 2010 banyak yang belum dilaksanakan. Karenanya, kita akan bentuk tim pengawas rekomendasi DPRD,” ujar Pahidin.
Politisi dari PDK ini, juga membeberkan satu persatu 40 temuan pansus LKPj DPRD diantaranya, Pemkab Bulukumba harus membayar tunjangan penghasil pegawai (TPP), rekanan yang mengerjakan proyek tidak sesuai bestek harus diblack list.
Pahidin juga menyebut agar dilakukan audit terhadap Dinas Bina Marga serta alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Bulukumba. “Kami khawatir ada mark-up anggaran pada proyek alat kesehatan,” kata Pahidin dengan lantang.
Usai Pahidin membacakan laporanya, sejumlah legislator langsung melakukan interupsi. “Rekomendasi ini bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi untuk perbaikan,” kata Amiruddin, legislator dari PSI.
Bahkan anggota dewan dari Partai Buruh, Ahmad, secara tegas menyatakan banyak yang dilaksanakan pada 2011, dikerjakan tak sesuai bestek. “Masalah ini terjadi karena pengawasan yang lemah,” terang Ahmad, saat menyampaikan interupsinya.
Ketua Pansus LKPj Bupati 2011, Pahidin, menyerahkan laporan tertulis Pansus LKPj kepada Ketua DPRD Bulukumba, Hamzah Pangki.Kemudian diserahkan ke Bupati Bulukumba. (kr1/ami)
