Petinggi Demokrat Dituding Berikan Perlindungan,  Ni’matullah: Demi Allah, Saya Tak Pernah ke Polda

MAKASSAR, CAKRAWALA – Citra pejabat dan politisi kembali tercoreng setelah Wa­kil Bupati yang juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Luwu, Syukur Bijak, tertangkap polisi saat berpesta narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba).

Syukur Bijak dilaporkan tertangkap tangan oleh Satuan Narkoba Polrestabes Makassar, Sabtu malam, 9 Juni. Dia ditangkap bersama enam temannya masing-masing berinisial NK, EN, AN, JB, SA, dan AT.

Sayang, baik Syukur Bijak maupun enam temannya belum dilakukan penahan. Hingga Se­nin, 11 Juni, Syukur Bijak Cs masih aman alias belum di­tetapkan sebagai tersangka.

Wakil Kepala Satuan Narkoba Polrestabes, Kompol Anwar Danu yang dikonfirmasi saat rilis barang bukti di Mapolrestabes kemarin membenarkan hal ter­sebut. “Buktinya tidak cukup untuk melakukan penahanan terhadap mereka, mereka masih menjalani pemeriksaan,” kata Kompol Anwar Danu.

Kendati demikian Kompol Anwar Danu memastikan pihaknya akan menangani kasus ini secara profesional. “Kami belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi kami akan pasti bekerja secara profesional,” tegasnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar Kombes Chevy Ahmad Sopari juga membenarkan hal ini. Dia mengakui bahwa saat penggerebekan dilakukan Syukur Bijak Cs diduga sedang berpesta sabu-sabu.

“Belum ada tersangka karena barang bukti tidak ada. Jadi mereka sekarang sedang melakukan tes urine, untuk mengetahui siapa yang positif pengguna dan siapa yang bukan pengguna,” jelas Chevy.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa diantara tujuh orang yang diamankan saat itu, sudah tiga orang yang mengaku menggunakan sabu namun belum juga dilakukan penahanan. “Urinnya juga kan belum keluar, kasus ini pasti diproses. Kami bekerja sesuai dengan kaca mata kuda tanpa memandang siapa yang terlibat,” tegas Chevy.

Status Syukur Bijak yang kini belum menjadi tersangka dan belum juga ditahan pihak kepolisian disebut-sebut karena mendapat perlindungan dari petinggi Partai Demokrat Sulsel. Beberapa orang fungsionaris Demokrat kemarin bahkan dilaporkan menemui jajaran pimpinan Polda Sulselbar untuk mengamankan Ciku —sapaan Syukur Bijak.

Terkait ini, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni’matullah, membantah dan menyebut itu adalah kabar bohong. “Tidak ada itu (perlin­dungan), tidak benar. Pak Ilham (Arief Sirejuddin, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel) masih di Bone. Saya sendiri tidak pernah ke Polda. Jadi siapa lagi pe­tinggi Demokrat yang dimaksud,” terang Ni’matullah, dinihari tadi.

“Kami di Demokrat menyerahkan sepenuhnya pada kepolisian. Kami tidak mau berbuat apapun karena nanti bisa-bisa dianggap ingin turut campur, yang pasti demi Allah saya tidak pernah ke Polda,” sambung Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulsel ini.

Bantahan juga dilontarkan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulsel Irwan Pattawari yang saat dikonfirmasi terpisah dinihari tadi sedang di Sinjai. “Saya lagi di Sinjai dinda, baru menuju Makassar. Bagaimana mungkin saya ke sana kalau saya di Sinjai,” timpalnya.

Terpisah, Direktur Lemba­ga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Abdul Azis mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. “Harusnya tetap ditahan, semua orang sama di hadapan hukum. Ini memang terlalu di­polisisasi, giliran orang kecil yang kedapatan komsumsi nar­koba langsung ditahan meski tidak cukup bukti,” keluhnya.

Azis mendesak pihak kepolisian agar bersikap pro­fesio­nal dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. “Ja­ngan pandang bulu,” desak Azis. (hen/del/tan)

Sanksi Tegas

Partai Demokrat tidak ingin gegabah menjatuhkan sanksi terhadap Syukur Bijak, yang diduga menggunakan obat terlarang jenis sabu. Partai berlambang mirip mercy ini masih menunggu hasil pemeriksaan kepolisian terkait kebenaran dugaan yang menimpa Ciku –sapaan Syukur Bijak.

“Kita menunggu hasil resmi dari pihak kepolisian. Baru setelah itu kita bisa mengambil sikap,” kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah kepada wartawan di Gedung DPRD Sulsel, Senin, 11 Juni.

Ni’matullah menjelaskan, jika kasus yang menimpa Wa­bup Luwu tersebut benar atau terbukti, maka partainya tentu akan mengeluarkan sanksi yang tegas. “Kalau pelanggaran-pelanggaran patal seperti itu, pasti tindakan tegas. Tidak ada yang lain selain pemecatan,” tegas Ni’matullah.

Lalu bagaimana bila du­gaan tersebut terbukti salah, apakah Demokrat juga akan menuntut pemulihan nama ba­ik kadernya? Terkait ini, Ni’matullah memastikan partainya tidak akan turut campur soal pemulihan nama baik kadernya.

“Bagi kami persoalan itu adalah persoalan pribadi. Ha­nya saja kebetulan dia (Syu­kur Bijak, red) adalah kader Demokrat. Tapi dia ditahan itukan bukan dalam kapasi­tasnya sebagai pengurus partai tapi sebagai personal seorang Syukur Bijak,” terang Ketua Fraksi Demkorat di DPRD Sulsel ini.

Melalui kesempatan itu, Ni’matullah juga meminta publik tidak menyamaratakan kader Partai Demokrat dengan kasus yang saat me­lilit Syukur Bijak. Tinda­kan salah satu oknum, kata Ni’matullah lagi, tidak merefresentasikan patron partai. Bahkan dia memastikan Partai Demokrat adalah partai yang paling gencar melawan Narkoba.

“Partai Demokrat dalam setiap acara partai seperti Rakerda kemarin, kita adakan tes urin. Program perlawanan terhadap Narkoba yang seperti itu kita selalu lakukan secara berkesinambungan. Setiap ada acara-acara besar, dimana banyak kader yang hadir, kita pasti lakukan tes urin,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin masih tutup mulut soal ini saat Cakrawala menghubunginya, kemarin. Sambungan telpon maupun sms yang dilayangkan tidak ada yang dijawab.

Terpisah, Bupati Luwu Andi Mudzakkar mengaku sejauh ini belum mengetahui informasi secara detil terkait penangkapan Syukur Bijak. “Hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi mengenai hal tersebut (penangkapan wabup), jadi saya belum bisa berkomentar banyak terkait hal tersebut,” aku Andi Cakka, sapaan Andi Mudzak­kar.

Namun yang jelas, kata Cakka, proses hukum tetap harus ditegakkan. “Jadi jika ada sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum, mari Kita selesaikan dengan prosedur hukum yang berlaku serta tetap menghargai asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Sekadar diketahui, Wa­bup Syukur Bijak dan enam rekannya diamankan di sebuah rumah di komplek Perumahan Villa Mutiara Jalan Ir Sutami, Makassar. Penggerebekan dilakukan pada rumah milik rekan Syukur, Nafianto Kallang, berlangsung pada Sabtu, 9 Juni lalu. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan satu bekas bungkus sabu-sabu, pirex, alat isap (bong) dan korek gas.

Pemprov Sulsel juga enggan menyampaikan sikap soal kasus Ciku ini. Gubernur Syahrul Yasin Limpo mengaku sejauh ini belum tahu seperti apa sikap yang akan dilakukan Pemprov Sulsel terkait hal itu. Syahrul mengaku belum tahu duduk perkara sebenarnya yang menimpa tokoh asal Walmas (Walenrang Lamasi) itu.

“Saya tidak dalam posisi menjustifikasi, saya belum dapat laporan resminya, baik dari aparat kepolisian maupun dari Pemda (Luwu). Kalau ada laporan itu, baru saya bisa memberikan sikap seperti apa,” kata Syahrul di Rujab Gubernur, kemarin.

Syahrul mengatakan du­gaan kasus yang menimpa Ciku harus berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Biarkan proses hukum berjalan,” tandas Syahrul.

“Saya percaya bahwa proses hukum di Sulsel berjalan, apa saja (termasuk pejabat). Dan itu yang menjadi pegangan kita kan. Oleh karena itu biarkan Pak Kapolda mencoba melihat masalah itu. Jadi kita percayakan pada kepolisian,” imbuhnya. (del/ran/eky/kr3/tan)