MAKASSAR, CAKRAWALA — Realisasi penyerapan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulsel dinilai belum mencapai target realisasi sampai 50 persen pada triwulan ke II tahun 2012 ini.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bada Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Yaksan Hamzah, menjelaskan, pada triwulan II 2012 ini rekapitulasi realisasi fisik hanya mencapai 45,75 persen, sedangkan realisasi keuangan sekitar 36,79 persen atau Rp1.753.813.414.749.
Meski belum mencapai tahapan target pada triwulan II, Yaksan mengaku bahwa pencapaian ini sudah lebih baik dari pencapaian triwulan yang sama pada tahun 2011 lalu.
“Jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2011 lalu, ini peningkatannya sudah lumayan baik. Meski tahapan 50 persen tidak terealisasi. Tetapi kalau dicermati langkah-langkahnya, memang sudah ada SKPD yang realisasinya mencapai 76 persen,” kata Yaksan usai melakukan rapat monitoring di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 17 Juli.
Untuk itu, lanjut Yaksan, dari hasil rapat monitoring tersebut, pihaknya akan segera menyampaikan surat Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, kepada seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov Sulsel.
“Surat ini ditujukan kepada semua SKPD yang punya realisasi tahapan belum mencapai 50 persen. Tentu ini akan kami minta segera diperhatikan lebih jauh agar bisa melakukan percepatan,” jelasnya.
Ia mengaku bahwa rata-rata yang jadi kendala sehingga tidak mencapai target 50 persen pada triwulan dua ini, lantaran masih banyaknya proses administrasi yang bersoal.
“Tetapi ini kan memang dari tri wulan I lalu ada administrasi yang tidak rampung. Kalau terkait pencapaian fisiknya, banyak terkendala pada proses tendernya,” katanya.
Selanjutnya, kata dia, terkait koordinasi kepada kabupaten kota juga harus segera dilakukan secara intensif. “Ini kaitannya dengan permasalahan khusus yang dihadapi di daerah, misalnya soal pembangunan jalan. Itu harus ada koordinasi khusus antara dinas terkait Sulsel, balai jalan dengan pihak kabupaten kota terkait,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi itu juga harus dilakukan sejumlah SKPD Pemprov Sulsel yang memiliki pembangunan yang akan dilakukan di kabupaten kota tertentu.
“Termasuk persoalan pembuatan tata ruang daerah yang mesti di perda-kan. Nah, saya harap batas administrasi wilayah dengan batas pemanfaatan ruang ini harus kita pertemukan, supaya bisa clear,” katanya.
Yaksan juga berharap agar pemerintah kabupaten/kota bisa melakukan koordinasi intensif dengan pihak BPS kabupaten/kota terkait. Ini untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perumusan-perumusan berbagai kebijakan yang akan dilakukan.
“Sekarang misalnya, diharapkan sudah ada penyusunan anggaran rancangan APBD 2013, dalam struktur kebijakan umum. Anggaran itu memang diminta supaya ada gambaran kondisi makro ekonomi daerah, sebagai asumsi dasar dalam rangka penyusunan anggaran dalam tahun 2013,” terangnya. (eky/ism)
