Proses Penerimaan Dievaluasi Ulang
MAKASSAR, CAKRAWALA — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengaku siap melakukan evaluasi proses penerimaan siswa pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Musliar Kasim, mengatakan, ekspose negatif yang selama ini banyak menjadi sorotan adalah soal pembayaran yang dibebankan kepada calon siswa RSBI. Hal itu dinilai sangat memberatkan dan menjadi salah satu poin yang akan dievaluasi.
“Perkara pembayaran itu mahal iya, karena dana BOS yang kita berikan kepada sekolah itu harus standar pelayanan minimal. Soal masuk RSBI itu berat karena pembayarannya, itu akan kita evaluasi,” kata Musliar saat menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 2012, di Hotel Clarion Makassar, Minggu, 17 Juni, malam.
Selain itu, ia menjelaskan, untuk sementara, penambahan jumlah RSBI di seluruh Indonesia akan dihentikan dulu, untuk menunggu hasil penelitian soal RSBI dari Bagian Penelitian dan Pengembangan pusat (Balitbang).
“RSBI ini kita mau kembangkan ketika itu sudah berhasil. Tetapi dalam rapat pembahasan di DPR, diminta jangan ditambah dulu (jumlahnya) karena mau evaluasi. Makanya saya minta Balitbang agar melakukan evaluasi menyeluruh di Kabupaten Kota, seperti apa RSBI ini,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa RSBI seharusnya ada di masing-masing kabupaten/ kota. Setiap daerah minimal memiliki satu RSBI untuk semua tingkatan pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA).
Sistem penerimaannya pun wajib mengakomodir siswa tidak mampu minimal 20 persen. Jika tidak, maka RSBI itu bisa diberikan sanksi tegas oleh pemda setempat.
“Jadi untuk masuk RSBI kan harus melalui tes. Tetapi, kalau anak-anak kita yang tidak mampu sudah lulus harus diterima di sekolah itu minimal 20 persen, tanpa harus membayar. Sanksi tegas jika ada sekolah RSBI tidak mengakomodir orang tidak mampu, maka kita akan batalkan sekolah itu untuk jadi RSBI,” katanya.
Total RSBI di Indonesia, kata dia, jika per kabupaten/kota rata-rata memiliki tiga RSBI maka kemungkinan jumlahnya ada sekitar 500 lebih.
Dalam Rakor tersebut, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang, berharap, melalui rapat koordinasi tersebut bisa menghasilkan tolok ukur dalam pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik.
Untuk mendukung kemajuan pendidikan, lanjut dia, Pemprov Sulsel telah memberikan beasiswa pendoktoran di luar negeri sebanyak 500 orang, termasuk beasiswa dalam negeri.
“Selama ini kami sudah melihat bagaimana pentingnya pendidikan itu bagi masyarakat kita, makanya sejak 2008 lalu kami sudah programkan pendidikan gratis. Alhamdulillah sampai sekarang, program itu telah membuat pendidikan di Sulsel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Balitbang Kemendikbud, Hendarman, mengatakan, terpilihnya Sulsel sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara tersebut lantaran Pemerintah Sulsel telah banyak melakukan terobosan bidang pendidikan, seperti Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun, beasiswa pendoktoran ke luar negeri, termasuk akasesibilitasnya yang makin maju dengan pesat.
“Tujuannya kegiatan ini untuk menyatukan koordinasi dengan semua pihak utamanya di daerah. Koordinasi memang mudah di ucapakan, tetapi yang sulit adalah bagaimana kita melakukannya. Kami berharap dengan ini dapat meningkatkan sistem penelitian dan pengembangan,” katanya.
Dalam acara ini, sekitar 252 peserta turut hadir, di antaranya Kadis Pendidikan Sulsel dan kabupaten/kota se Indonesia, para rektor, para Kepala LPMP, Peneliti Balai Makassar, serta sejumlah unsur terkait lainnya. (eky/ism)
