MAKASSAR, CAKRAWALA — Tidak mudah menjadi daerah dengan penyelenggaraan pendidikan yang maksimal di negeri ini. Namun Sulawesi Selatan (Sulsel) mampu menjadi peringkat 5 terbaik di Indonesia.
Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL), mengatakan bahwa sejauh ini Sulsel sudah mampu menjadi daerah yang telah melaksanakan program pendidikan yang dicanangkan kementerian secara maksimal.
“Karena itu kita di Sulsel termasuk 5 besar provinsi yang melaksanakan pendidikan secara maksimal. Ini sesuai dengan manual pendidikan yang digulirkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan,” kata Syahrul di kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 1 Agustus.
Selain itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini, mengaku bahwa saat ia mengikuti rapat terbatas bersama Presiden dan sejumlah menteri, pemerintah sepakat menaikkan anggaran biaya operasional sekolah (BOS) untuk SD dan SMP.
Keputusan tersebut, lanjutnya merupakan komitmen pemerintah pusat dalam dunia pendidikan sebagai salah satu upaya meminimalisir atau bahkan menghilangkan peluang bagi anak di Indonesia untuk tidak bersekolah.
“Oleh karena itu, tahun ini ada penambahan anggaran untuk SD dan SMP khususnya pada BOS. Dengan demikian penanganan anak yang tidak sekolah itu bisa dicegah seminimal mungkin,” terang peraih penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 lalu itu.
Dari hasil komitmen untuk menaikkan anggaran BOS tersebut, sambung Syahrul, kedepan diharapkan akan muncul pembangunan sekolah-sekolah baru, khususnya sekolah yang menjadi kebutuhan di Sulsel. Misalnya, kata Syahrul lagi, yang setingkat akademi untuk membuka peluang kerja, baik tingkat provinsi maupun kota.
“Saya kira ini membuka peluang Sulsel untuk membangun lagi sekolah kejuruan dan sekolah ahli. Ini sebenarnya sudah masuk dalam perencanaan kita dan tentu akan lebih mudah dengan lahirnya komitmen pemerintah pusat,” jelas SYL.
Dalam rapat yang juga diikuti Gubernur Jawa Timur dan Jawa Barat ketika itu, Presiden SBY juga menyinggung soal pengawasan dana BOS serta meminta agar pengawasan lebih ditingkatkan lagi. “Dan yang jelas bahwa kita di Sulsel perjalanan dana BOS itu sudah berjalan baik. Bahkan sekarang BOS sudah naik kelas ke tingkat SMA,” ujarnya.
PNS di Pemilukada
Sementara itu, Gubernur Syahrul kemarin menegaskan bahwa pihaknya tidak sepakat jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimobilisasi untuk mendukung calon tertentu pada agenda Pemilihan Kepala Daerah (Piemilukada).
Sebab itu, Syahrul akan mengeluarkan edaran pelarangan memobilisasi PNS sebagai pendukung kandidat tertentu di Pemilukada, baik di Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Wali Kota dan Bupati.
Ini dilakukan, kata SYL lagi, supaya semua situasi perpolitikan di Sulsel bisa berjalan normal dan tanpa menganggu kinerja pemerintahan, termasuk PNS. “Saya akan keluarkan edaran. Biar kita tahu, saya tidak setuju juga. Biarkan semua ini berjalan normal-normal saja,” tandasnya.
Soal adanya indikasi mobilisasi PNS sebagai pendukung kandidat tertentu, Syahrul menegaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Jikapun terjadi, sambungnya, kemungkinan lantaran saat ini belum ada satu kandidat yang resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Mungkin karena saat ini belum ada calon. Kalau sudah ada yang mendaftar calonnya, saya hanya meminta supaya ini sebaiknya jangan (terjadi lagi),” timpal mantan Bupati Gowa dua periode ini.
Rawan Sabotase
Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat menyebutkan salah satu daerah yang dianggap rawan terjadinya tindak kriminal yakni sabotase dalam Pemilukada adalah Kabupaten Luwu.
Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Chevy Ahmad Sopari, mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena jarak tempuh dari daerah satu ke daerah lain di kabupaten tersebut yang relatif jauh. “Apalagi banyak daerah berada di wilayah pengunungan dan di pulau, sehingga kerawanan terjadinya sabotase cukup tinggi,” ujar Chevy, kemarin.
Selain itu, daerah lain yang juga masuk dalam kategori rawan lainnya yakni Tana Toroja dan Pangkejene Kepulauan (Pangkep). Kendati demikian, Chevy menegaskan pihaknya akan mengawal secara ketat distribusi kotak surat di daerah-daerah itu.
“Kami akan melakukan pengawalan ekstra terhadap distribusi kotak suara di daerah Luwu, Toraja, dan Pangkep,” ujar perwira menengah berpangkat tiga bunga ini.
Selain itu, Chevy juga menghimbau kepada tim panitia Pemilukada untuk menyiapkan pengamanan dalam pendistribusian kotak suara.
“Misalnya, distribusi kotak suara ke daerah kepulauan. Panitia (Pemilukada) harus menyiapkan plastik dan pelampung untuk melindungi kotak suara,” sebut mantan Kapolres Pare-Pare ini. (eky-sam/tan)
